Teks lengkap:

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPKPB adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB yang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ditemukan dalam:

1. 27/PMK.05/2013

1. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKPB) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPKPB adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB yang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

   ---

2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (dengan SKBKBT) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut dengan SKBKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah BPHTB yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

3. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) (-100%)

   Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disebut SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam 193/PMK.010/2015

   ---

4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (dengan SKBN) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang selanjutnya disebut dengan SKBN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

5. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (dengan SKBLB) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKBLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB karena jumlah BPHTB yang telah dibayar lebih besar daripada BPHTB yang seharusnya terutang. 5

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

6. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKKP PBB) (-100%)

   Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 17/PMK.03/2011, dan 2 dokumen lainnya

   ---

7. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

8. Surat Keberatan (-100%)

   Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan atas SPPT atau SKP PBB.

   Ditemukan dalam 253/PMK.03/2014

   ---

9. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (dengan SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 185/PMK.03/2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

    Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

    Ditemukan dalam 120/PMK.03/2019

    ---