Teks lengkap:

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

Ditemukan dalam:

1. 16/PMK.03/2011
2. 185/PMK.03/2015
3. 243/PMK.05/2015

1. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (dengan SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 185/PMK.03/2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 120/PMK.03/2019

   ---

3. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 76/PMK.03/2010

   ---

4. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

5. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai 6 dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 10/PMK.03/2013

   ---

6. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok (SKP-KP2R) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM Pengembalian Penerimaan.

   Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013

   ---

7. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/ atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 185/PMK.03/2015

   ---

8. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKKP PBB) (-100%)

   Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 17/PMK.03/2011, dan 2 dokumen lainnya

   ---

9. Surat Ketetapan Pengembalian Pajak Rokok (SKP-PR) (-100%)

   Surat Ketetapan Pengembalian Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PA sebagai ketetapan pengembalian pembayaran Pajak Rokok.

   Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013

   ---

10. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) (-100%)

    Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

    Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

    ---