Teks lengkap:

Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

Ditemukan dalam:

1. PP 36 TAHUN 2017

1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) (-100%)

   Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 2017

   ---

2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) (-100%)

   Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016, 119/PMK.08/2016, dan 4 dokumen lainnya

   ---

3. Surat Pernyataan (-100%)

   Surat Pernyataan adalah surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam 196/PMK.03/2021

   ---

4. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

5. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) (-100%)

   Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2016

   ---

6. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) (-100%)

   Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 2017

   ---

7. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) (-100%)

   Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

   Ditemukan dalam 141/PMK.08/2017

   ---

8. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) (-100%)

   Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

   Ditemukan dalam 119/PMK.08/2016

   ---

9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) (-100%)

   Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016 dan 127/PMK.010/2016

   ---

10. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB (SKT PBB) (-100%)

    Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKT PBB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala KPP sebagai pemberitahuan bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

    Ditemukan dalam /PMK.03/2021

    ---