Teks lengkap:

Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

Ditemukan dalam:

1. 118/PMK.03/2016
2. 119/PMK.08/2016
3. 122/PMK.08/2016
4. 123/PMK.08/2016
5. 141/PMK.08/2017
6. UU 11 TAHUN 2016

1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) (-100%)

   Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016, 119/PMK.08/2016, dan 4 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) (-100%)

   Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 2017

   ---

3. Surat Pernyataan (-100%)

   Surat Pernyataan adalah surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam 196/PMK.03/2021

   ---

4. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

5. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

6. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) (-100%)

   Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disebut SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam 193/PMK.010/2015

   ---

7. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB (SKT PBB) (-100%)

   Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKT PBB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala KPP sebagai pemberitahuan bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam /PMK.03/2021

   ---

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (dengan SPPT) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2009 dan 111/PMK.03/2009

   ---

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019, 234/PMK.03/2022, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

    Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

    Ditemukan dalam 76/PMK.03/2010

    ---