Teks lengkap:

Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN yang menyatakan bahwa Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan telah disetor dan dibukukan KPPN.

Ditemukan dalam:

1. /PMK.05/2020
2. 98/PMK.05/2017

1. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (100%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN yang menyatakan bahwa Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan telah disetor dan dibukukan KPPN.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2020 dan 98/PMK.05/2017

   ---

2. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (100%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN yang menyatakan bahwa surplus anggaran dan/atau Dana Kelolaan telah disetor dan dibukukan KPPN.

   Ditemukan dalam 202/PMK.05/2022

   ---

3. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (90%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa pendapatan dan/atau penerimaan negara telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 156/PMK.05/2019 dan 212/PMK.05/2020

   ---

4. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (89%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa pendapatan dan/atau Penerimaan Negara telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2021 dan 96/PMK.05/2017

   ---

5. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (89%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.

   Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013

   ---

6. Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM-PP) (89%)

   Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disingkat SPM-PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penarikan dan pengembalian Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan, dan berdasarkan surat keterangan telah dibukukan.

   Ditemukan dalam 98/PMK.05/2017

   ---

7. Surat Keterangan Telah Dibukukan, (SKTB,) (87%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disebut SKTB, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Unit Verifikasi dan Akuntansi Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN atas penerimaan negara yang telah dibukukan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan.

   Ditemukan dalam 250/PMK.07/2010

   ---

8. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) (85%)

   Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

   Ditemukan dalam 188/PMK.07/2012

   ---

9. Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) (85%)

   Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

   Ditemukan dalam 180/PMK.08/2012

   ---

10. Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) (85%)

    Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

    Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013, 154/PMK.05/2014, dan 1 dokumen lainnya

    ---