Teks lengkap:

Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.

Ditemukan dalam:

1. 115/PMK.07/2013

1. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (-100%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.

   Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013

   ---

2. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) (-100%)

   Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disebut SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam 193/PMK.010/2015

   ---

3. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB (SKT PBB) (-100%)

   Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKT PBB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala KPP sebagai pemberitahuan bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam /PMK.03/2021

   ---

4. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (-100%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN yang menyatakan bahwa Surplus Anggaran dan/atau Dana Kelolaan telah disetor dan dibukukan KPPN.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2020 dan 98/PMK.05/2017

   ---

5. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) (-100%)

   Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN yang menyatakan bahwa surplus anggaran dan/atau Dana Kelolaan telah disetor dan dibukukan KPPN.

   Ditemukan dalam 202/PMK.05/2022

   ---

6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (dengan SPPKP) (-100%)

   Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP.

   Ditemukan dalam 73/PMK.03/2012

   ---

7. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKPB) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPKPB adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB yang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

   ---

8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017 dan 197/PMK.03/2015

   ---

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019, 234/PMK.03/2022, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (-100%)

    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

    Ditemukan dalam 131/PMK.03/2017, 15/PMK.03/2012, dan 5 dokumen lainnya

    ---