Teks lengkap:

Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, yang selanjutnya disingkat SKTD Pengganti, adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti SKTD dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKTD.

Ditemukan dalam:

1. 41/PMK.03/202

1. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, (SKTD Pengganti,) (100%)

   Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, yang selanjutnya disingkat SKTD Pengganti, adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti SKTD dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKTD.

   Ditemukan dalam 41/PMK.03/202

   ---

2. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Pengganti (SKB PPN Pengganti) (87%)

   Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Pengganti yang selanjutnya disebut SKB PPN Pengganti adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti SKB PPN dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKB PPN.

   Ditemukan dalam 115/PMK.03/2021

   ---

3. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, (SPM-GUP Nihil,) (83%)

   Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disingkat SPM-GUP Nihil, adalah SPM penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.

   Ditemukan dalam 170/PMK.05/2010

   ---

4. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (81%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

5. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPP-GUP Nihil) (81%)

   Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

   Ditemukan dalam 143/PMK.05/2018

   ---

6. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (81%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 120/PMK.03/2019

   ---

7. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (81%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 76/PMK.03/2010

   ---

8. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (dengan SKPKPP) (81%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 185/PMK.03/2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (81%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai 6 dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 10/PMK.03/2013

   ---

10. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, (SKPP,) (81%)

    Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SKPP, adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan bagi Profesor yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa PA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan disahkan oleh KPPN.

    Ditemukan dalam 164/PMK.05/2010

    ---