Teks lengkap:

Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang selanjutnya disebut dengan SKBN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar.

Ditemukan dalam:

1. 111/PMK.03/2009

1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (dengan SKBN) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang selanjutnya disebut dengan SKBN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (dengan SKBLB) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKBLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB karena jumlah BPHTB yang telah dibayar lebih besar daripada BPHTB yang seharusnya terutang. 5

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (dengan SKBKBT) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut dengan SKBKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah BPHTB yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

5. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (dengan SKBKB) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKBKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah BPHTB yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok BPHTB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

6. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

7. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKPB) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPKPB adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB yang akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

   ---

8. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB yang terutang atau jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 17/PMK.03/2011

   ---

9. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

10. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) (-100%)

    Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

    Ditemukan dalam 197/PMK.03/2015

    ---