Teks lengkap:

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Ditemukan dalam:

1. UU 34 TAHUN 2000

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, (SKPD,) (100%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah, (SKPD,) (98%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah, (SKPD,) (98%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, (SKPD,) (96%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) (95%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, (SKPDKBT,) (94%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, (SKPDKBT,) (93%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, (SKPDKBT,) (93%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, (SKRD,) (92%)

   Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, (SKPDN,) (92%)

    Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

    Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

    ---