Teks lengkap:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Ditemukan dalam:

1. 147/PMK.03/2017
2. 197/PMK.03/2015

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017 dan 197/PMK.03/2015

   ---

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 183/PMK.03/2015 dan UU 28 TAHUN 2007

   ---

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, (SKPDKB,) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, (SKPDKB,) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 4

   Ditemukan dalam 145/PMK.03/2012

   ---

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, (SKPDKB,) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adiministrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 83/PMK.03/2010

   ---

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, (SKPDKB,) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

10. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

    Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB yang terutang atau jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

    Ditemukan dalam 17/PMK.03/2011

    ---