Teks lengkap:

Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.

Ditemukan dalam:

1. 111/PMK.03/2009

1. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

2. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang PBB.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2009

   ---

3. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB.

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2013

   ---

4. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan STP PBB adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

5. Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 247/PMK06/2014 dan 256/PMK.03/2014

   ---

6. Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surattagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 81/PMK.03/2017

   ---

7. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

   Ditemukan dalam 76/PMK.03/2013

   ---

8. Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan

   Ditemukan dalam 74/PMK.07/2016

   ---

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (-100%)

   Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, 247/PMK06/2014, dan 5 dokumen lainnya

   ---

10. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) (-100%)

    Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

    Ditemukan dalam 131/PMK.03/2017

    ---