Teks lengkap:

Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

Ditemukan dalam:

1. 213/PMK.01/2014
2. 247/PMK06/2014
3. 253/PMK.03/2014
4. 256/PMK.03/2014
5. 74/PMK.07/2016

1. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, 247/PMK06/2014, dan 3 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB terutang.

   Ditemukan dalam 234/PMK.03/2022

   ---

3. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya denda administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2017

   ---

4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB yang terutang.

   Ditemukan dalam 197/PMK.03/2015

   ---

5. Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan 2019, No. 1595 besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB terutang.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019

   ---

6. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB yang terutang atau jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 17/PMK.03/2011

   ---

7. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB (SKKP PBB) (-100%)

   Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB yang selanjutnya disingkat SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, 247/PMK06/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (dengan SKBKB) (-100%)

   Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKBKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah BPHTB yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok BPHTB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

   Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017 dan 197/PMK.03/2015

   ---

10. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKKP PBB) (-100%)

    Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.

    Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 17/PMK.03/2011, dan 2 dokumen lainnya

    ---