Teks lengkap:

Surat Ketetapan Pengembalian Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PA sebagai ketetapan pengembalian pembayaran Pajak Rokok.

Ditemukan dalam:

1. 115/PMK.07/2013

1. Surat Ketetapan Pengembalian Pajak Rokok (SKP-PR) (100%)

   Surat Ketetapan Pengembalian Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PA sebagai ketetapan pengembalian pembayaran Pajak Rokok.

   Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013

   ---

2. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok (SKP-KP2R) (91%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM Pengembalian Penerimaan.

   Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013

   ---

3. Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok (SKP-PR) (89%)

   Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen sebagai dasar penyetoran Pajak Rokok yang memuat rincian jumlah Pajak Rokok per provinsi dalam periode tertentu.

   Ditemukan dalam 128/PMK.07/2018

   ---

4. Surat Perintah Membayar Pajak Rokok (SPM-PR) (88%)

   Surat Perintah Membayar Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPM-PR adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi berdasarkan SKP-PR.

   Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013

   ---

5. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (dengan SKPKPP) (88%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 185/PMK.03/2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

6. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (88%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 120/PMK.03/2019

   ---

7. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (88%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

8. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (88%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai 6 dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 10/PMK.03/2013

   ---

9. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (88%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 76/PMK.03/2010

   ---

10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) (86%)

    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

    Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017 dan 197/PMK.03/2015

    ---