Teks lengkap:

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ditemukan dalam:

1. UU 28 TAHUN 2009

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, (SPOP,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, (SPOP,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, (SPTPD,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, (SPPT,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang- Undang PBB.

   Ditemukan dalam 234/PMK.03/2022

   ---

6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019

   ---

7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 267/PMK.011/2014 dan 267/PMK.11/2014

   ---

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, 247/PMK06/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) (-100%)

    Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

    Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

    ---