Teks lengkap:

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Ditemukan dalam:

1. UU 18 TAHUN 1997

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, (SPTPD,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, (SPOP,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, (SPOP,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

4. Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD, (SSPD,) (-100%)

   Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, (SPTPD,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, (SPTPD,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, (SPPT,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. 3

   Ditemukan dalam 267/PMK.011/2014 dan 267/PMK.11/2014

   ---

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, (SSPD,) (-100%)

   Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, (SPPT,) (-100%)

    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

    Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

    ---