Teks lengkap:

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.

Ditemukan dalam:

1. 9/PMK.03/2013

1. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (-100%)

   Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.

   Ditemukan dalam 9/PMK.03/2013

   ---

2. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang selanjutnya disingkat SPUH adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian Keberatan dari tim peneliti keberatan.

   Ditemukan dalam 253/PMK.03/2014

   ---

3. Surat Keberatan (-100%)

   Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

   Ditemukan dalam 9/PMK.03/2013

   ---

4. Surat Keputusan Keberatan (-100%)

   Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2007

   ---

5. Surat Keberatan (-100%)

   Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan atas SPPT atau SKP PBB.

   Ditemukan dalam 253/PMK.03/2014

   ---

6. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi (-100%)

   Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau b. penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 8/PMK.03/2013

   ---

7. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi (-100%)

   Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a. pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau b. penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 8/PMK.03/2013

   ---

8. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak (-100%)

   Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: 4 a. pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau b. penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 8/PMK.03/2013

   ---

9. Penelitian (-100%)

   Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.

   Ditemukan dalam 83/PMK.03/2010

   ---

10. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) (-100%)

    Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi uraian data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, serta perhitungan sementara dari jumlah PBB yang terutang.

    Ditemukan dalam 247/PMK06/2014 dan 256/PMK.03/2014

    ---