Teks lengkap:

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Ditemukan dalam:

1. PP 58 TAHUN 2005

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) (-100%)

   Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

2. Surat Penyediaan Dana (SPD) (-100%)

   Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

3. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

   Ditemukan dalam 125/PMK.08/2017 dan 148/PMK.08/2017

   ---

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

5. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

   Ditemukan dalam 106/PMK.05/2020 dan 85/PMK.05/2017

   ---

6. Surat Perintah Membayar UP (SPM-UP) (-100%)

   Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

8. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

9. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

   Ditemukan dalam 10/PMK.03/2013, 145/PMK.05/2017, dan 2 dokumen lainnya

   ---

10. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

    Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.

    Ditemukan dalam 217/PMK.05/2022

    ---