Teks lengkap:

Surat Penyerahan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selanjutnya disebut STCK-3 adalah surat penyerahan penagihan PPN atas barang kena Cukai ke Direktorat Jenderal Pajak.

Ditemukan dalam:

1. 111/PMK.04/2013

1. Surat Penyerahan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (STCK-3) (-100%)

   Surat Penyerahan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selanjutnya disebut STCK-3 adalah surat penyerahan penagihan PPN atas barang kena Cukai ke Direktorat Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam 111/PMK.04/2013

   ---

2. Faktur Pajak (-100%)

   Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2000

   ---

3. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) (-100%)

   Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan

   Ditemukan dalam /PMK.04/2022

   ---

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, (SPPT,) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. 3

   Ditemukan dalam 267/PMK.011/2014 dan 267/PMK.11/2014

   ---

5. Faktur Pajak (-100%)

   Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 2021, No. 880 barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

   Ditemukan dalam 102/PMK.010/2021

   ---

6. Surat Setoran Pajak, (SSP,) (-100%)

   Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran.

   Ditemukan dalam 101/PMK.05/2010 dan 164/PMK.05/2010

   ---

7. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor, (SSPCP,) (-100%)

   Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor, yang selanjutnya disebut SSPCP, adalah Formulir Setoran Pendapatan Negara.

   Ditemukan dalam 63/PMK.05/2010

   ---

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (dengan SPPT) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak. 3

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2013

   ---

9. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) (-100%)

   Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.

   Ditemukan dalam 210/PMK.010/2018

   ---

10. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka impor (SSPCP) (-100%)

    Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah Formulir Setoran Pendapatan Negara;

    Ditemukan dalam 87/PMK.05/2009

    ---