Teks lengkap:

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Ditemukan dalam:

1. PP 11 TAHUN 2006

1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) (-100%)

   Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

   Ditemukan dalam PP 11 TAHUN 2006

   ---

2. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) (-100%)

   Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

   Ditemukan dalam 203/PMK.08/2015, 43/PMK.08/2013, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Surat Perbendaharaan Negara (-100%)

   Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

   Ditemukan dalam 126/PMK.08/2011, 128/PMK.08/2012, dan 4 dokumen lainnya

   ---

4. Surat Perbendaharaan Negara (-100%)

   Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 3

   Ditemukan dalam 34/PMK.08/2011

   ---

5. Surat Perbendaharaan Negara (-100%)

   Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

   Ditemukan dalam 149/PMK.08/2018, 165/PMK.08/2022, dan 7 dokumen lainnya

   ---

6. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) (-100%)

   SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

   Ditemukan dalam 05/PMK.08/2012, /PMK.08/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

7. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) (-100%)

   SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

   Ditemukan dalam 107/PMK.08/2022

   ---

8. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) (-100%)

   SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran Imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

   Ditemukan dalam 239/PMK.08/2012

   ---

9. Obligasi Negara (-100%)

   Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

   Ditemukan dalam 126/PMK.08/2011, 128/PMK.08/2012, dan 5 dokumen lainnya

   ---

10. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) (-100%)

    SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran Imbalan berupa kupon dan/ atau secara diskonto. 3

    Ditemukan dalam 75/PMK.08/2009

    ---