Teks lengkap:

Surat Perintah Bayar Dana Rehabilitasi Mangrove yang selanjutnya disebut SPB Mangrove adalah dokumen yang berisikan perintah PPK Mangrove kepada Pemegang DO untuk mengeluarkan Dana Operasional sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju.

Ditemukan dalam:

1. 180/PMK.05/2022

1. Surat Perintah Bayar Dana Rehabilitasi Mangrove (SPB Mangrove) (-100%)

   Surat Perintah Bayar Dana Rehabilitasi Mangrove yang selanjutnya disebut SPB Mangrove adalah dokumen yang berisikan perintah PPK Mangrove kepada Pemegang DO untuk mengeluarkan Dana Operasional sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju.

   Ditemukan dalam 180/PMK.05/2022

   ---

2. Surat Permintaan Pembayaran Dana Operasional Mangrove (SP2 DO Mangrove) (-100%)

   Surat Permintaan Pembayaran Dana Operasional Mangrove yang selanjutnya disebut SP2 DO Mangrove adalah dokumen yang diterbitkan PPK Mangrove yang berisi permintaan pembayaran untuk belanja operasional rehabilitasi mangrove.

   Ditemukan dalam 180/PMK.05/2022

   ---

3. Surat Permintaan Pembayaran Mangrove (SP2 Mangrove) (-100%)

   Surat Permintaan Pembayaran Mangrove yang selanjutnya disebut SP2 Mangrove adalah dokumen yang diterbitkan PPK Mangrove yang berisi permintaan pembayaran kepada penyedia barang/jasa untuk rehabilitasi mangrove.

   Ditemukan dalam 180/PMK.05/2022

   ---

4. Surat Perintah Bayar (dengan SPBy) (-100%)

   Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut dengan SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada BP untuk mengeluarkan UP yang dikelola oleh BP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju.

   Ditemukan dalam 196/PMK.05/2018

   ---

5. Surat Permintaan Pembayaran Bank Penyalur (SP2 Bank Penyalur) (-100%)

   Surat Permintaan Pembayaran Bank Penyalur yang selanjutnya disebut SP2 Bank Penyalur adalah dokumen yang diterbitkan PPK Mangrove yang berisi permintaan pembayaran kepada pihak yang berhak menerima dana melalui Bank Penyalur untuk rehabilitasi mangrove.

   Ditemukan dalam 180/PMK.05/2022

   ---

6. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

7. Surat Perintah Pembayaran (SPBy) (-100%)

   Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang dituju.

   Ditemukan dalam 171/PMK.05/2021 dan /PMK.05/2022

   ---

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 23/PMK.03/2020

   ---

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 22/PMK.03/2020

   ---

10. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) (-100%)

    Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak. 4

    Ditemukan dalam 229/PMK.05/2013 dan 253/PMK.05/2012

    ---