Teks lengkap:

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan;

Ditemukan dalam:

1. PP 3 TAHUN 1998

1. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (-100%)

   Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan;

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 1998

   ---

2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (-100%)

   Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (-100%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transfer dan disampaikan kepada pejabat penguji SPP/penandatangan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 06/PMK.07/2012

   ---

4. Surat Teguran (-100%)

   Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

5. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (-100%)

   Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

   Ditemukan dalam UU 19 TAHUN 2000

   ---

6. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis (-100%)

   Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

   Ditemukan dalam 189/PMK.03/2020

   ---

7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (-100%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

8. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 93/PMK.07/2016

   ---

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) (-100%)

   Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

   Ditemukan dalam 235/PMK.05/2012

   ---

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (-100%)

    Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

    Ditemukan dalam 190/PMK.05/2016

    ---