Teks lengkap:

Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

Ditemukan dalam:

1. 223/PMK.05/2015

1. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 223/PMK.05/2015

   ---

2. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar imbalan bunga kepada wajib pajak.

   Ditemukan dalam 171/PMK.05/2021

   ---

3. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk membayar imbalan bungakepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 159/PMK.05/2018

   ---

4. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

5. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) (-100%)

   Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

6. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) (-100%)

   Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/ atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 185/PMK.03/2015

   ---

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019, 234/PMK.03/2022, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 131/PMK.03/2017, 15/PMK.03/2012, dan 5 dokumen lainnya

   ---

9. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) (-100%)

   Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (dengan SPPT) (-100%)

    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

    Ditemukan dalam 110/PMK.03/2009 dan 111/PMK.03/2009

    ---