Teks lengkap:

Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPM P-DTP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah.

Ditemukan dalam:

1. 223/PMK.05/2015

1. Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) (100%)

   Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPM P-DTP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah.

   Ditemukan dalam 223/PMK.05/2015

   ---

2. Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) (99%)

   Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPM P-DTP adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PAatau pejabatlain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah.

   Ditemukan dalam 159/PMK.05/2018

   ---

3. Surat Perintah Membayar, (SPM,) (90%)

   Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah Surat Perintah Membayar Pengesahan P-DTP yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 228/PMK.05/2010

   ---

4. Surat Perintah Membayar Pengesahan, (SPM Pengesahan,) (89%)

   Surat Perintah Membayar Pengesahan, yang selanjutnya disebut SPM Pengesahan, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HDNL Uang.

   Ditemukan dalam 255/PMK.05/2010

   ---

5. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) (88%)

   Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.

   Ditemukan dalam 159/PMK.05/2018 dan 223/PMK.05/2015

   ---

6. Surat Perintah Membayar, (SPM,) (88%)

   Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 178/PMK.05/2011 dan 63/PMK.05/2010

   ---

7. Surat Perintah Membayar Langsung, (SPM LS SBSN) (87%)

   Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM LS SBSN adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.

   Ditemukan dalam 25/PMK.05/2016

   ---

8. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, (SPM-GUP Nihil,) (87%)

   Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disingkat SPM-GUP Nihil, adalah SPM penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.

   Ditemukan dalam 170/PMK.05/2010

   ---

9. Surat Perintah Membayar (SPM) (87%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat penandatangan SPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA BUN atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 171/PMK.07/2022 dan 208/PMK.07/2022

   ---

10. Surat Perintah Membayar (SPM) (87%)

    Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang disamakan.

    Ditemukan dalam 12/PMK.05/2012

    ---