Teks lengkap:

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ditemukan dalam:

1. 121/PMK.07/2017
2. 224/PMK.07/2017
3. 27/PMK.05/2013
4. 39/PMK.02/2021
5. 77/PMK.05/2017
6. 82/PMK.07/2022

1. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 121/PMK.07/2017, 224/PMK.07/2017, dan 4 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 14/PMK.05/2013 dan 75/PMK.05/2017

   ---

3. Surat Perintah Membayar, (SPM,) (-100%)

   Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 120/PMK.07/2010 dan 125/PMK.02/2010

   ---

4. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 94/PMK.07/2012

   ---

5. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 188/PMK.05/2017

   ---

6. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Ditemukan dalam 201/PMK.07/2022 dan 62/PMK.05/2019

   ---

7. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 3

   Ditemukan dalam 180/PMK.08/2012

   ---

8. Surat Perintah Membayar, (SPM,) (-100%)

   Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan;

   Ditemukan dalam 110/PMK.05/2010

   ---

9. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

   Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 5

   Ditemukan dalam 06/PMK.07/2012

   ---

10. Surat Perintah Membayar (SPM) (-100%)

    Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

    Ditemukan dalam 183/PMK.07/2013

    ---