Teks lengkap:

Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN, selanjutnya disingkat SP4HLN, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

Ditemukan dalam:

1. 151/PMK.05/2011

1. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN, selanjutnya disingkat SP4HLN, (SP4HLN,) (-100%)

   Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN, selanjutnya disingkat SP4HLN, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

   Ditemukan dalam 151/PMK.05/2011

   ---

2. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN) (-100%)

   Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013, 154/PMK.05/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN) (-100%)

   Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

   Ditemukan dalam 135/PMK.05/2016

   ---

4. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) (-100%)

   Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

   Ditemukan dalam 188/PMK.07/2012

   ---

5. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) (-100%)

   Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.

   Ditemukan dalam 224/PMK.07/2017

   ---

6. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 229/PMK.02/2012

   ---

7. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 169/PMK.05/2009 dan 250/PMK.07/2010

   ---

8. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah pencairan dana pengesahan P-DTP yang diterbitkan oleh Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 228/PMK.05/2010

   ---

9. Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3,) (-100%)

   Surat Perintah Pengesahan Pembukuan yang selanjutnya disebut SP3, adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN Khusus Jakarta VI untuk mengesahkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari HLNL Uang.

   Ditemukan dalam 255/PMK.05/2010

   ---

10. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (-100%)

    Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 4

    Ditemukan dalam 63/PMK.05/2010

    ---