Teks lengkap:

Surat Perintah Pencairan Dana Retur yang selanjutnya disebut SP2D Retur adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah berdasarkan SPM Retur untuk pengeluaran non anggaran.

Ditemukan dalam:

1. 154/PMK.05/2013
2. 154/PMK.05/2014

1. Surat Perintah Pencairan Dana Retur (SP2D Retur) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana Retur yang selanjutnya disebut SP2D Retur adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah berdasarkan SPM Retur untuk pengeluaran non anggaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013 dan 154/PMK.05/2014

   ---

2. Surat Perintah Membayar Retur (SPM Retur) (97%)

   Surat Perintah Membayar Retur yang selanjutnya disebut SPM Retur adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah berdasarkan SPP Retur untuk mencairkan dana yang bersumber dari penerimaan Retur SP2D.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013 dan 154/PMK.05/2014

   ---

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (95%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 104/PMK.05/2013 dan 173/PMK.05/2019

   ---

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (95%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 23/PMK.03/2020

   ---

5. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (95%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 169/PMK.05/2009 dan 250/PMK.07/2010

   ---

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (95%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 10/PMK.03/2013, 121/PMK.07/2017, dan 8 dokumen lainnya

   ---

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (95%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 182/PMK.05/2022 dan /PMK.05/2021

   ---

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (95%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 188/PMK.05/2017 dan 62/PMK.05/2019

   ---

9. Surat Perintah Pencairan Dana, (SP2D,) (95%)

   Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 229/PMK.02/2012

   ---

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (94%)

    Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

    Ditemukan dalam 211/PMK.07/2022

    ---