Teks lengkap:

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Ditemukan dalam:

1. 187/PMK.07/2016
2. 193/PMK.07/2018
3. 198/PMK.07/2021
4. 241/PMK.07/2014
5. 24/PMK.05/2014
6. 25/PMK.05/2016
7. 6/PMK.05/2019
8. 81/PMK.07/2013
9. 93/PMK.07/2016

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 187/PMK.07/2016, 193/PMK.07/2018, dan 7 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam /PMK.07/2022

   ---

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 134/PMK.010/2020 dan 68/PMK.010/2021

   ---

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 100/PMK.02/2020, 139/PMK.02/2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan SPM untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 235/PMK.07/2015

   ---

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 4 Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 183/PMK.07/2013

   ---

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (99%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022 dan 8/PMK.07/2023

   ---

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (99%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 179/PMK.07/2020, 102/PMK.07/2013, dan 6 dokumen lainnya

   ---

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (99%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 139/PMK.06/2020

   ---

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (99%)

    Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

    Ditemukan dalam 208/PMK.07/2022

    ---