Teks lengkap:

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

Ditemukan dalam:

1. 55/PMK.05/2018
2. 57/PMK.05/2019
3. 78/PMK.03/2016
4. 89/PMK.05/2016

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 55/PMK.05/2018, 57/PMK.05/2019, dan 2 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 106/PMK.05/2020, 49/PMK.05/2020, dan 3 dokumen lainnya

   ---

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 223/PMK.05/2013

   ---

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM. 2017, No. 842

   Ditemukan dalam 76/PMK.05/2017

   ---

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 2016, No. 901 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 88/PMK.02/2016

   ---

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 144/PMK.05/2014 dan 92/PMK.05/2013

   ---

7. Surat Perintah Pencairan Dana (dengan SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 168/PMK.08/2016

   ---

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 88/PMK.05/2018

   ---

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 156/PMK.05/2019 dan 212/PMK.05/2020

   ---

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

    Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

    Ditemukan dalam 59/PMK.05/2019

    ---