Teks lengkap:

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Ditemukan dalam:

1. 10/PMK.03/2013
2. 121/PMK.07/2017
3. 143/PMK.05/2018
4. 154/PMK.05/2013
5. 161/PMK.010/2015
6. 162/PMK.05/2013
7. 163/PMK.05/2013
8. 186/PMK.05/2017
9. 190/PMK.05/2012
10. PP 45 TAHUN 2013

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 10/PMK.03/2013, 121/PMK.07/2017, dan 8 dokumen lainnya

   ---

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 182/PMK.05/2022 dan /PMK.05/2021

   ---

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 211/PMK.07/2022

   ---

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 139/PMK.07/2019, 154/PMK.05/2014, dan 6 dokumen lainnya

   ---

5. Surat Perintah Pencairan Dana (dengan SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 257/PMK.08/2016 dan 30/PMK.08/2012

   ---

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 23/PMK.03/2020

   ---

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 104/PMK.05/2013 dan 173/PMK.05/2019

   ---

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 188/PMK.05/2017 dan 62/PMK.05/2019

   ---

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

   Ditemukan dalam 124/PMK.05/2012, 135/PMK.05/2016, dan 2 dokumen lainnya

   ---

10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (-100%)

    Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

    Ditemukan dalam 80/PMK.05/2018

    ---