Teks lengkap:

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Ditemukan dalam:

1. 138/PMK.05/2020
2. 150/PMK.05/2021

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) (100%)

   Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

   Ditemukan dalam 138/PMK.05/2020 dan 150/PMK.05/2021

   ---

2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) (99%)

   Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

   Ditemukan dalam 22/PMK.03/2020, 65/PMK.05/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (98%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

   Ditemukan dalam 143/PMK.05/2018, 145/PMK.05/2017, dan 14 dokumen lainnya

   ---

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (98%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-PPP, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2018

   ---

5. Surat Permintaan Pembayaran, (SPP,) (96%)

   Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.

   Ditemukan dalam 209/PMK.06/2019 dan 21/PMK.06/2017

   ---

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (96%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.

   Ditemukan dalam 139/PMK.06/2020

   ---

7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (96%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

   Ditemukan dalam 139/PMK.02/2015, 161/PMK.010/2015, dan 3 dokumen lainnya

   ---

8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (96%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

   Ditemukan dalam 102/PMK.07/2013, 104/PMK.05/2013, dan 8 dokumen lainnya

   ---

9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (95%)

   Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 3

   Ditemukan dalam 164/PMK.06/2014

   ---

10. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (95%)

    Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.

    Ditemukan dalam 252/PMK.02/2015

    ---