Teks lengkap:

Surat Pernyataan adalah surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pengampunan Pajak.

Ditemukan dalam:

1. 196/PMK.03/2021

1. Surat Pernyataan (-100%)

   Surat Pernyataan adalah surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam 196/PMK.03/2021

   ---

2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) (-100%)

   Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 2017

   ---

3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) (-100%)

   Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016, 119/PMK.08/2016, dan 4 dokumen lainnya

   ---

4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 267/PMK.011/2014 dan 267/PMK.11/2014

   ---

5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 213/PMK.01/2014, 247/PMK06/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang- Undang PBB.

   Ditemukan dalam 234/PMK.03/2022

   ---

7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (-100%)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 186/PMK.03/2019

   ---

8. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih (Surat Keterangan) (-100%)

   Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah bukti keikutsertaan Wajib Pajak dalam program pengungkapan sukarela berdasarkan Undang-Undang.

   Ditemukan dalam 196/PMK.03/2021

   ---

9. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

10. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

    Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang PBB.

    Ditemukan dalam 110/PMK.03/2009

    ---