Teks lengkap:

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Ditemukan dalam:

1. UU 34 TAHUN 2000

1. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, (SSPD,) (-100%)

   Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

2. Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD, (SSPD,) (-100%)

   Surat Setoran Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

3. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, (SSRD,) (-100%)

   Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

4. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, (SSRD,) (-100%)

   Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yan digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

5. Surat Setoran Pajak Daerah, (SSPD,) (-100%)

   Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

6. Surat Setoran Pajak Daerah, (SSPD,) (-100%)

   Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

7. Surat Setoran Pajak, (SSP,) (-100%)

   Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran.

   Ditemukan dalam 101/PMK.05/2010 dan 164/PMK.05/2010

   ---

8. Surat Setoran Retribusi Daerah, (SSRD,) (-100%)

   Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

9. Surat Setoran Pajak Daerah (dengan SSPD) (-100%)

   Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

10. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (-100%)

    Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

    Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

    ---