Teks lengkap:

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Ditemukan dalam:

1. UU 18 TAHUN 1997

1. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, (STPD,) (100%)

   Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

2. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, (STPD,) (96%)

   Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

3. Surat Tagihan Pajak Daerah, (STPD,) (96%)

   Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

4. Surat Tagihan Pajak Daerah, (STPD,) (96%)

   Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

5. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, (STRD,) (94%)

   Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

   ---

6. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) (93%)

   Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

7. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, (STRD,) (93%)

   Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2000

   ---

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, (STRD,) (92%)

   Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

9. Surat Tagihan Pajak (STP) (92%)

   Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, termasuk Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

   Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017

   ---

10. Surat Tagihan Pajak (STP) (92%)

    Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

    Ditemukan dalam 197/PMK.03/2015

    ---