Teks lengkap:

Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan

Ditemukan dalam:

1. 74/PMK.07/2016

1. Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan

   Ditemukan dalam 74/PMK.07/2016

   ---

2. Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 247/PMK06/2014 dan 256/PMK.03/2014

   ---

3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan STP PBB adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

4. Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surattagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 81/PMK.03/2017

   ---

5. Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) (-100%)

   Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2017

   ---

6. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB.

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2013

   ---

7. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

8. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKP PBB) (-100%)

   Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang PBB.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2009

   ---

9. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (dengan SKKP PBB) (-100%)

   Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.

   Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011, 17/PMK.03/2011, dan 2 dokumen lainnya

   ---

10. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) (-100%)

    Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

    Ditemukan dalam 76/PMK.03/2013

    ---