Teks lengkap:

Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

Ditemukan dalam:

1. PP 18 TAHUN 2021

1. Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara (100%)

   Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2021

   ---

2. Tanah Negara (99%)

   Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset Barang Milik Negara/Daerah.

   Ditemukan dalam PP 19 TAHUN 2021

   ---

3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (89%)

   Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

4. Hak Atas Tanah (86%)

   Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, yang tidak termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2021

   ---

5. Tanah Telantar (86%)

   Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2021

   ---

6. Tanah negara (86%)

   Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dapat juga berupa kawasan hutan, sedangkan tanah hak berupa Hak Ulayat, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Adat lainnya.

   Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 1999

   ---

7. Tanah Telantar (85%)

   Tanah Telantar adalah Tanah hak, Tanah Hak Pengelolaan, atau Tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2021

   ---

8. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (85%)

   Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

   Ditemukan dalam PP 28 TAHUN 2020

   ---

9. Tanah negara (85%)

   Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

   Ditemukan dalam PP 63 TAHUN 2002

   ---

10. Pemegang Hak Pengelolaan (84%)

    Pemegang Hak Pengelolaan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara dengan pemberian Hak Pengelolaan.

    Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1998

    ---