Teks lengkap:

Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah adalah perbuatan yang oleh Undang-undang ini digolongkan ke dalam jenis pelanggaran yang dikenakan pidana.

Ditemukan dalam:

1. UU 6 TAHUN 1984

1. Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (-100%)

   Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah adalah perbuatan yang oleh Undang-undang ini digolongkan ke dalam jenis pelanggaran yang dikenakan pidana.

   Ditemukan dalam UU 6 TAHUN 1984

   ---

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang (-100%)

   Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 21 TAHUN 2007

   ---

3. Tindak Pidana Terorisme (-100%)

   Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2018

   ---

4. Pencucian Uang (-100%)

   Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2010

   ---

5. Tindak pidana tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang ini (-100%)

   Tindak pidana tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang ini adalah kejahatan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 1973

   ---

6. Tidak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (-100%)

   Tidak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 1997

   ---

7. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (-100%)

   Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi

   Ditemukan dalam 239/PMK.03/2014

   ---

8. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (-100%)

   Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2022

   ---

9. Pelanggaran pidana Pemilu (-100%)

   Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

   ---

10. Tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-undang ini (-100%)

    Tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan yang sudah diatur dalam :

    Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 1980

    ---