Teks lengkap:

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ditemukan dalam:

1. /PMK.07/2022
2. 211/PMK.07/2022
3. UU 1 TAHUN 2022

1. Transfer ke Daerah (TKD) (100%)

   Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Ditemukan dalam /PMK.07/2022, 211/PMK.07/2022, dan 1 dokumen lainnya

   ---

2. Transfer ke Daerah (TKD) (100%)

   Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2023, 171/PMK.07/2022, dan 3 dokumen lainnya

   ---

3. Transfer ke Daerah (TKD) (99%)

   Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

   Ditemukan dalam /PMK.07/2023

   ---

4. Transfer ke Daerah (TKD) (98%)

   Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

   Ditemukan dalam 204/PMK.07/2022 dan 206/PMK.07/2022

   ---

5. Transfer ke Daerah (TKD) (98%)

   Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

   Ditemukan dalam 229/PMK.05/2022

   ---

6. Transfer ke Daerah (TKD) (98%)

   Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam 201/PMK.07/2022

   ---

7. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (93%)

   Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

   Ditemukan dalam 123/PMK.03/2020 dan 35/PMK.07/2020

   ---

8. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (93%)

   Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022

   ---

9. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (93%)

   Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.

   Ditemukan dalam 41/PMK.07/2021

   ---

10. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (93%)

    Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

    Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021, 130/PMK.07/2019, dan 14 dokumen lainnya

    ---