Teks lengkap:

Tujuan pembentukan Kota Administratif Kisaran adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Ditemukan dalam:

1. PP 17 TAHUN 1982

1. Tujuan pembentukan Kota Administratif Kisaran (100%)

   Tujuan pembentukan Kota Administratif Kisaran adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 1982

   ---

2. Tujuan pembentukan Kota Administratif Bekasi (99%)

   Tujuan pembentukan Kota Administratif Bekasi adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 48 TAHUN 1981

   ---

3. Tujuan Pembentukan Kota Administratif Singkawang (99%)

   Tujuan Pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 49 TAHUN 1981

   ---

4. Tujuan pembentukan Kota Administratif Tangerang (98%)

   Tujuan pembentukan Kota Administratif Tangerang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 50 TAHUN 1981

   ---

5. Tujuan Pembentukan Kota Administratif Dili (98%)

   Tujuan Pembentukan Kota Administratif Dili adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 1981

   ---

6. Tujuan pembentukan Kota Administratif Palu (98%)

   Tujuan pembentukan Kota Administratif Palu adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 1978

   ---

7. Tujuan Pembentukan Kota Administratif Depok (98%)

   Tujuan Pembentukan Kota Administratif Depok adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 1981

   ---

8. Tujuan pembentukan Kota Administratif Kendari (98%)

   Tujuan pembentukan Kota Administratif Kendari adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 19 TAHUN 1978

   ---

9. Tujuan pembentukan Kota Administratif Tarakan (98%)

   Tujuan pembentukan Kota Administratif Tarakan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna serta berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

   Ditemukan dalam PP 47 TAHUN 1981

   ---

10. Tujuan pembentukan Kota Administratif Cilacap (98%)

    Tujuan pembentukan Kota Administratif Cilacap adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

    Ditemukan dalam PP 34 TAHUN 1982

    ---