Teks lengkap:

Undang-Undang Keprotokolan adalah ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010, selanjutnya disebut Undang-Undang Keprotokolan.

Ditemukan dalam:

1. PP 39 TAHUN 2018

1. Undang-Undang Keprotokolan (-100%)

   Undang-Undang Keprotokolan adalah ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010, selanjutnya disebut Undang-Undang Keprotokolan.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2018

   ---

2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (Undang-Undang KUP,) (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 72/PMK.03/2010

   ---

3. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

   Ditemukan dalam 189/PMK.03/2020

   ---

4. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 82/PMK.03/2017

   ---

5. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 58/PMK.03/2022

   ---

6. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 24/PMK.011/2012

   ---

7. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 109/PMK.05/2013, 10/PMK.05/2011, dan 19 dokumen lainnya

   ---

8. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang- Undang KUP) (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang- Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 239/PMK.03/2014

   ---

9. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) (-100%)

   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 4

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

10. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) (-100%)

    Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 3

    Ditemukan dalam 18/PMK.03/2013, 198/PMK.03/2013, dan 1 dokumen lainnya

    ---