Teks lengkap:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditemukan dalam:

1. 164/PMK.05/2011

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (-100%)

   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam 164/PMK.05/2011

   ---

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (-100%)

   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam 164/PMK.05/2011

   ---

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam PP 25 TAHUN 2004

   ---

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2004

   ---

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, (DPRD,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2010

   ---

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, (KPU,) (-100%)

   Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2003

   ---

7. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (-100%)

   Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008 dan UU 8 TAHUN 2012

   ---

8. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (-100%)

   Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2007

   ---

9. Sekretariat DPRD (-100%)

   Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2004

   ---

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, (DPRD,) (-100%)

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

    ---