Teks lengkap:

Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Unit Pengendali adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Ditemukan dalam:

1. 89/PMK.06/2019

1. Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Unit Pengendali) (-100%)

   Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Unit Pengendali adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

   Ditemukan dalam 89/PMK.06/2019

   ---

2. Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Unit Pengendali,) (-100%)

   Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Unit Pengendali, adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

   Ditemukan dalam 236/PMK.05/2016

   ---

3. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, (Badan Pelaksana,) (-100%)

   Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

   Ditemukan dalam 165/PMK.06/2010

   ---

4. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, (Badan Pelaksana,) (-100%)

   Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

   Ditemukan dalam 135/PMK.06/2009

   ---

5. Badan Pelaksana (-100%)

   Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

   Ditemukan dalam 256/PMK.011/2011

   ---

6. Badan Pelaksana (-100%)

   Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.

   Ditemukan dalam 258/PMK.011/2011 dan 79/PMK.02/2012

   ---

7. Instansi Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (dengan Instansi Pelaksana) (-100%)

   Instansi Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pelaksana adalah instansi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

   Ditemukan dalam 124/PMK.02/2016

   ---

8. Badan Pelaksana (-100%)

   Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2001

   ---

9. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (-100%)

   Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibawah pembinaaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

   Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 2017

   ---

10. Instansi pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, (dengan Instansi Pelaksana,) (-100%)

    Instansi pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pelaksana, adalah instansi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

    Ditemukan dalam 218/PMK.06/2020

    ---