Teks lengkap:

Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

Ditemukan dalam:

1. 86/PMK.03/2020

1. Wajib Pajak Berstatus Cabang (100%)

   Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

   Ditemukan dalam 86/PMK.03/2020

   ---

2. Wajib Pajak Berstatus Cabang (100%)

   Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir selain 000.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2020 dan 9/PMK.03/2021

   ---

3. Wajib Pajak Berstatus Pusat (99%)

   Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2020, 86/PMK.03/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Wajib Pajak Berstatus Pusat (95%)

   Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

   Ditemukan dalam 54/PMK.03/2021

   ---

5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (dengan SPPKP) (78%)

   Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP.

   Ditemukan dalam 73/PMK.03/2012

   ---

6. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar (KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar) (78%)

   Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016

   ---

7. Subjek Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Subjek Pajak Khusus IKN) (78%)

   Subjek Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Subjek Pajak Khusus IKN adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Khusus IKN.

   Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 2022

   ---

8. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB (SKT PBB) (77%)

   Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang selanjutnya disingkat SKT PBB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala KPP sebagai pemberitahuan bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam /PMK.03/2021

   ---

9. Wajib Pajak Non-Efektif (77%)

   Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP.

   Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017

   ---

10. Orang Pribadi atau Badan (76%)

    Orang Pribadi atau Badan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

    Ditemukan dalam 141/PMK.010/2021

    ---