Teks lengkap:

Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

Ditemukan dalam:

1. 54/PMK.03/2021

1. Wajib Pajak Berstatus Pusat (-100%)

   Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

   Ditemukan dalam 54/PMK.03/2021

   ---

2. Wajib Pajak Berstatus Pusat (-100%)

   Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2020, 86/PMK.03/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Wajib Pajak Berstatus Cabang (-100%)

   Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.

   Ditemukan dalam 86/PMK.03/2020

   ---

4. Wajib Pajak Berstatus Cabang (-100%)

   Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir selain 000.

   Ditemukan dalam 110/PMK.03/2020 dan 9/PMK.03/2021

   ---

5. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar (KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar) (-100%)

   Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang selanjutnya disebut KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi.

   Ditemukan dalam 118/PMK.03/2016

   ---

6. Keterangan Status Wajib Pajak (-100%)

   Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.

   Ditemukan dalam 179/PMK.04/2016

   ---

7. Nomor Objek Pajak (NOP) (-100%)

   Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam /PMK.03/2021

   ---

8. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) (-100%)

   Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disebut SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam 193/PMK.010/2015

   ---

9. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (-100%)

   Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak terdaftar.

   Ditemukan dalam 226/PMK.03/2013

   ---

10. Kantor Pelayanan Pajak (dengan KPP) (-100%)

    Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak terdaftar.

    Ditemukan dalam 16/PMK.03/2011

    ---