Teks lengkap:

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN, adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

Ditemukan dalam:

1. 229/PMK.07/2010

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, (PPh WPOPDN,) (-100%)

   Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN, adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam 229/PMK.07/2010

   ---

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN, (PPh WPOPDN,) (-100%)

   Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN, adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam 203/PMK.07/2009

   ---

3. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN (PPh WPOPDN) (-100%)

   Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam 235/PMK.07/2015, 93/PMK.07/2016, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Wajib Pajak. Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) (-100%)

   Wajib Pajak. Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam 241/PMK.07/2014

   ---

5. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) (-100%)

   Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam 139/PMK.07/2019, 145/PMK.07/2013, dan 5 dokumen lainnya

   ---

6. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) (-100%)

   Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan

   Ditemukan dalam /PMK.07/2022 dan 211/PMK.07/2022

   ---

7. Pajak Penghasilan Luar Negeri (PPh Luar Negeri) (-100%)

   Pajak Penghasilan Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPh Luar Negeri adalah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

   Ditemukan dalam 192/PMK.03/2018

   ---

8. Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak (-100%)

   Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 32/PMK.010/2019

   ---

9. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) (-100%)

   Wajib Pajak Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat WPDN adalah subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh, yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh.

   Ditemukan dalam 192/PMK.03/2018

   ---

10. Pajak Penghasilan, (PPh,) (-100%)

    Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang PPh.

    Ditemukan dalam 28/PMK.03/2020

    ---