JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15497 (Release-31)

    Ditemukan 1.005 hasil
    Dalam 0.008 detik
    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
    PP 12 TAHUN 2023

    Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 06 Mar 2023
    • Diundangkan: 06 Mar 2023
    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
    PP 27 TAHUN 2023

    Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 15 Mei 2023
    • Diundangkan: 15 Mei 2023
    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
    PP 43 TAHUN 2023

    Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Da...

    • Ditetapkan: 12 Jul 2023
    • Diundangkan: 12 Jul 2023
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TENTARA ANGKATAN DARAT | PENSIUN
    PP 2 TAHUN 1951

    Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat.

    • Ditetapkan: 08 Jan 1951
    • Diundangkan: 08 Jan 1951
    Thumbnail
    TANAH NEGARA | PENGUASAAN
    PP 8 TAHUN 1953

    Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

    • Ditetapkan: 24 Jan 1953
    • Diundangkan: 24 Jan 1953
    Thumbnail
    PEMBEBASAN | BEA MASUK
    PP 8 TAHUN 1957

    Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional.

    • Ditetapkan: 01 Mar 1957
    Thumbnail
    PENDAFTARAN | TANAH
    PP 10 TAHUN 1961

    Pendaftaran Tanah.

    • Ditetapkan: 23 Mar 1961
    • Diundangkan: 23 Mar 1961
    Thumbnail
    PELAKSANAAN | PENETAPAN
    PP 12 TAHUN 1961

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang...

    • Ditetapkan: 24 Mar 1961
    Thumbnail
    PEMBERHENTIAN | PEMBERHENTIAN SEMENTARA
    PP 4 TAHUN 1966

    Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 09 Feb 1966
    Thumbnail
    TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU | PEMBERIAN PENSIUN
    PP 36 TAHUN 1968

    Pemberian Pesiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela.

    • Ditetapkan: 26 Nov 1968
    • 1
    • ...
    • 7
    • 8
    • 9
    • ...
    • 101
    Quick Look - ??