JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 2.028 hasil
    Dalam 0.007 detik
    Thumbnail
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMENTERIAN KEUANGAN
    SE-166.1/SJ/2011

    Prosedur Pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Antar Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 18 Mar 2011
    • Diundangkan: 01 Jan 1900
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGEMBALIAN | KELEBIHAN PEMBAYARAN
    17/PMK.03/2011

    Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

    • Ditetapkan: 24 Jan 2011
    • Diundangkan: 24 Jan 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | KONTRAKTOR
    257/PMK.011/2011

    Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasil...

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
    UU 13 TAHUN 1985

    Bea Meterai

    • Ditetapkan: 27 Des 1985
    • Diundangkan: 27 Des 1985
    Thumbnail
    PERBENDAHARAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    UU 1 TAHUN 2004

    Perbendaharaan Negara.

    • Ditetapkan: 14 Jan 2004
    • Diundangkan: 14 Jan 2004
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERIMBANGAN KEUANGAN
    UU 33 TAHUN 2004

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 15 Okt 2004
    • Diundangkan: 15 Okt 2004
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | PERUSAHAAN PERSEROAN
    PP 5 TAHUN 2005

    Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

    • Ditetapkan: 07 Feb 2005
    • Diundangkan: 07 Feb 2005
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
    31/PMK.07/2005

    Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

    • Ditetapkan: 23 Mei 2005
    • Diundangkan: 23 Mei 2005
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
    117/PMK.02/2005

    Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

    • Ditetapkan: 29 Nov 2005
    • Diundangkan: 29 Nov 2005
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
    PP 56 TAHUN 2005

    Sistem Informasi Keuangan Daerah

    • Ditetapkan: 09 Des 2005
    • Diundangkan: 09 Des 2005
    • 1
    • ...
    • 76
    • 77
    • 78
    • ...
    • 203
    Quick Look - ??