JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.009 detik
    Thumbnail
    KepBKF Kep-26/KF/2018

    Pembentukan Tim Penyusunandokumen Lanskap Ekonomi dan Visi Perpajakan 2030

    • Ditetapkan: 31 Okt 2018
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    79/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Thumbnail
      PENATAAN BIROKRASI | PEGAWAI NEGERI SIPIL
      135/PMK.05/2022

      Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instans...

      • Ditetapkan: 12 Sep 2022
      • Diundangkan: 13 Sep 2022
      Thumbnail
      ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH | PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
      206/PMK.07/2022

      Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

      • Ditetapkan: 27 Des 2022
      • Diundangkan: 28 Des 2022
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      63 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paja...

        Thumbnail
        BMN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        188/PMK.05/2022

        Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

        • Ditetapkan: 14 Des 2022
        • Diundangkan: 16 Des 2022
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
        PMK 101 TAHUN 2023

        Tata Cara Perencanaan, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara ...

        • Ditetapkan: 04 Okt 2023
        • Diundangkan: 13 Okt 2023
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        13 P/HUM/2021

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak D...

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA
          PERPRES 130 TAHUN 2022

          Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

          • Ditetapkan: 30 Nov 2022
          • Diundangkan: 30 Nov 2022
          Thumbnail
          INFRASTRUKTUR | PENYERTAAN MODAL NEGARA | PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
          PP 15 TAHUN 2025

          Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendiria...

          • Ditetapkan: 21 Mar 2025
          • Diundangkan: 21 Mar 2025
          • 1
          • ...
          • 81
          • 82
          • 83
          • ...
          • 1000
          Quick Look - ??