JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.683 hasil yang relevan dengan "Kebijakan pengadaan barang dan jasa "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2024

Piloting Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 14 Mei 2024
  • Diundangkan: 14 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PENGADAAN BARANG/JASA
PMK 93 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2025

Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban APBN

  • Ditetapkan: 28 Mei 2025
  • Diundangkan: 28 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
APBN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 15 TAHUN 2025

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 18 Sep 2025
  • Diundangkan: 18 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-17/PB/2024

Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 19 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 4 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2O25

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI | ORGANISASI DAN TATAKERJA
32/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikas...

  • Ditetapkan: 15 Apr 2020
  • Diundangkan: 15 Apr 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2023

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 21 Sep 2023
  • Diundangkan: 25 Sep 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGANGGARAN | STANDAR BIAYA
PMK 32 TAHUN 2025

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 14 Mei 2025
  • Diundangkan: 20 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PMK 86 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

  • Ditetapkan: 08 Des 2025
  • Diundangkan: 18 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 169

Loading...
Quick Look - ??
  • Kebijakan pengadaan barang dan jasa...
  • pengelolaan anggaran pemerintah...
  • transparansi dalam pengadaan...
  • regulasi pengadaan publik...
  • efektivitas hasil pengadaan...