JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.914 hasil yang relevan dengan "evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PMK 86 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

  • Ditetapkan: 08 Des 2025
  • Diundangkan: 18 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PELAKSANAAN ANGGARAN | AKHIR TAHUN ANGGARAN
PMK 84 TAHUN 2025

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan

  • Ditetapkan: 21 Nov 2025
  • Diundangkan: 26 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-6/PB/2025

Pedoman Penyusunan Kontrak Kinerja dan Penetapan Persetujuan Capaian Kinerja Pemimpin Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 18 Mar 2025
  • Diundangkan: 18 Mar 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PNBP
PP 18 TAHUN 2025

Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 11 Apr 2025
  • Diundangkan: 11 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
INSENTIF | KINERJA
PMK 67 TAHUN 2023

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 03 Jul 2023
  • Diundangkan: 05 Jul 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
10/PMK.02/2023

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 06 Feb 2023
  • Diundangkan: 15 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BIDANG UMUM
PP 43 TAHUN 2025

Pelaporan Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 400 TAHUN 2023

Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian In...

  • Ditetapkan: 31 Okt 2023
  • Diundangkan: 31 Okt 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 271 TAHUN 2023

Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 20...

  • Ditetapkan: 26 Jul 2023
  • Diundangkan: 26 Jul 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 336 TAHUN 2023

Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 20...

  • Ditetapkan: 14 Sep 2023
  • Diundangkan: 14 Sep 2023

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 192

Loading...
Quick Look - ??
  • evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah...
  • analisis anggaran daerah...
  • indikator kinerja keuangan pemda...
  • pengelolaan keuangan daerah...
  • transparansi dan akuntabilitas anggaran...