JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 148 hasil yang relevan dengan "hak penerima bantuan "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
182/PMK.05/2022

Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah

  • Ditetapkan: 06 Des 2022
  • Diundangkan: 09 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PERLAKUAN PERPAJAKAN | SUMBANGAN KEAGAMAAN
PMK 114 TAHUN 2025

Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA | IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PMK 26 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 14 Apr 2025
  • Diundangkan: 17 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
40/PMK.02/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Ta...

  • Ditetapkan: 07 Apr 2021
  • Diundangkan: 08 Apr 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
136/PMK.02/2020

Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negar...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 22 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | PELAKSANAAN
80/PMK.01/2015

Pelaksanaan Putusan Hukum.

  • Ditetapkan: 15 Apr 2015
  • Diundangkan: 15 Apr 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 23 TAHUN 2024

Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 29 Apr 2024
Thumbnail
KONTRIBUSI IURAN | PESERTA PEKERJA
78/PMK.02/2020

Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan ...

  • Ditetapkan: 30 Jun 2020
  • Diundangkan: 30 Jun 2020
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | PERUBAHAN
228/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ Pmk.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 15

Loading...
Quick Look - ??
  • hak penerima bantuan sosial...
  • transparansi anggaran bantuan...
  • mekanisme distribusi bantuan pemerintah...
  • penyuluhan tentang hak bantuan...
  • kepatuhan penerima bantuan keuangan...